Warganegara dan Negara (SAP 5)

UNTUK MEMENUHI TUGAS

KARYA TULIS ILMIAH

ILMU SOSIAl DASAR

Disusun oleh :

Nama: Ahmad Pradipta

NPM : 30414591

Kelas : 2ID13

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA BEKASI

2015

KATA PENGANTAR

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmatnya karena diberi kesehatan sehingga masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas karya ilmiah yang berjudul “Warganegara dan Negara”. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Bpk. Junaedi Abdillah selaku dosen Ilmu Sosial Dasar serta pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Harapan yang diinginkan oleh penyusunan dari makalah ini adalah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini bermanfaat baik untuk pribadi, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakannya lagi, sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

Bekasi, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………….... i

KATA PENGANTAR ……………………………………….. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………

1.2 Rumusan Masalah………………………….

1.3 Tujuan Penulisan……………………………

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Internalisasi Belajar dan Spesialisasi ………………………

2.1.1 Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Hukum………..

2.1.2 Bentuk, Unsur, dan Sifat Negara………….

2.2 Warganegara dan Negara……………….....

2.2.1 Perbedaan Warganegara dan Penduduk ………

BAB III ANALISIS

1. Teori Kompetensi …………………………..

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan …..………………….……..…

2. Saran ……………………………………….

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Negara Indonesia memiliki banyak penduduk yang asli warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), yang dimana mereka wajib mematuhi peraturan dari Negara Indonesia.

Warganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, dengan kata lain warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangannya. Warganegara berbeda dengan penduduk, dimana penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam wilayah suatu negara.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik,militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

2.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan hukum, negara, dan pemerintahan?

2. Sebutkan unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum!

3. Sebutkan sifat-sifat negara dan bentuk negara beserta unsur-unsur negaranya!

4. Apa yang dimaksud dengan warganegara dan negara?

5. Apa perbedaan antara warganegara dan penduduk?

2.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui definisi dari hukum, negara, dan pemerintahan

2. Untuk mengetahui unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum

3. Untuk mengetahui sifat-sifat negara dan bentuk negara beserta unsur-unsur negaranya

4. Untuk mengetahui definisi dari warganegara dan negara

5. Untuk mengetahui perbedaan antara negara dan penduduk

BAB III

PEMBAHASAN

2.1 Hukum, Negara, dan Pemerintahan

Suatu negara pasti terdiri dari sistem pemerintahan, serta hukum yang wajib ditaati oleh semua orang yang ada di negara tersebut. Arti dari hukum itu sendiri adalah Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Namun, berikut adalah definisi hukum menurut para ahli, antara lain:

- Pengertian Hukum Menurut Aristoteles

Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

- Pengertian Hukum Menurut Leon Duguit

Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata. Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari :

Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra).
Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.
Hukum Pidana ( Hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Nah, dari tadi kita sudah membahas pengertian dari hukum dari suatu negara. Tapi taukah anda pengertian negara itu sendiri?. Negara itu sendiri berasal dari kata state(Inggris), staat(Belanda), dan etat(Prancis) yang sama-sama asalnya dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap.

Berikut pendapat para tokoh mengenai definisi negara.

1. Menurut John Locke(1632-1704) dan Rousseau(1712-1778), negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

2. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

3. Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

4. Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi tertingi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan rakyatnya, dll.

Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemerintahan. Sebelum menjelaskan definisi dari pemerintahan itu sendiri kita wajib mengetahui definisi dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasan atau suatu sistem yang mejalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian

Dari definisi pemerintah diatas dapat disimpulkan arti dari pemerintahan. Pemerintahan adalah urusan yang dilakukan pemerintah dalam sebuah negara dalam rangka menyelenggrakan kesejahteraan rakyat dan menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan. Berikut beberapa definisi dari pemerintahan menurut para ahli, antara lain:

Aim Abdul Karim

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara

Imam Khomeini

Pemerintahan adalah wasilah untuk mencapai tujuan mulia

Minto Rahayu

Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi , administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh , atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa

J. Kristiadi

Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat)

Hanif Nurcholis

Pemerintahan adalah semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat

2.1.1 Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Hukum

Berikut ini unsur-unsur hukum, antara lain:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang
3. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa
4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini ciri-ciri hukum, yaitu:

1. terdapat perintah ataupun larangan dan
2. perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang

2.1.2 Bentuk, Unsur, dan Sifat Negara

- Bentuk Negara

1. Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

2. Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

- Unsur-Unsur Negara

Unsur-unsur pokok untuk dapat membentuk suatu negara adalah :

1. Penduduk

Penduduk adalah warga negara yang mempunyai tempat tinggal serta mempunyai kesepakatan diri untuk bersatu. Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk asli Indonesia (pribumi) dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk bisnis, wisata dan sebagainya.

2. Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Dapat dikatakan menjadi unsur utama pembentuk negara apabila wilayah tersebut mempunyai batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut dan udara.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

- Sifat-Sifat Negara

1. Sifat memaksa : Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.

2. Sifat monopoli : Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.

3. Sifat totalitas : Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.

2.2 Warganegara dan Negara

Definisi dari warganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, dengan kata lain warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Sedangkan definisi negara adalah suattu wilayah d permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, serta budaya diatur oleh pemerintahan yang beraa di wilayah tersebut. Suatu negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaki bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independent.

2.2.1 Perbedaan Warganegara dan Penduduk

Sering kali kita mendengar kata warganegara atau penduduk namun tahukah anda warganegara dan penduduk itu berbeda, nah mari kita bahas perbedaan warganegara dengan penduduk. Berikut adalah perbedaan antara warganegara dan penduduk.

Warganegara adalah merupakan anggota dari suatu negara yang bersifat resmi atau telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan warganegara sudah pasti merupakan anggota negara itu sendiri, sedangkan penduduk adalah merupakan orang-orang yang berdomisili di wilayah suatu negara tertentu, dan penduduk belum tentu merupakan anggota resmi dari suatu negara karena ada sebagian penduduk yang merupakan orang asing atau berwarganegaraan asing.

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa kalau warganegara adalah sekelompok orang maupun individu yang telah resmi atau telah terdaftar dalam daftar warga di suatu negara yang dimana daftar kewarganegaraannya dicatat oleh pemerintah setempat. Sedangkan, penduduk adalah sekelompok orang maupun individu yang belum resmi atau terdaftar sebagai kewarganegaraan di negara tersebut dan dapat diartikan mereka warganegara asing yang hanya datang untuk berlibur ke suatu negara lain dan menetap namun kewarganegaraannya tidak berubah.

BAB III

ANALISIS

3.3 Teori Kompetisi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: hukum privat, dan hukum publik.

negara adalah suatu badan atau organisasi tertingi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan rakyatnya, dll. Bentuk negara terdiri menjadi 2 (dua) yakni: negara serikat, dan negara kesatuan. Suatu daerah dapat dikatakan negara apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut: mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, dan mempunyai pemerintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasan atau suatu sistem yang mejalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian. Sedangkan, pemerintahan adalah urusan yang dilakukan pemerintah dalam sebuah negara dalam rangka menyelenggrakan kesejahteraan rakyat dan menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan.

BAB IV

ANALISIS

4.4 Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu wilayah dapat dikatakan menjadi suatu negara mereka wajib memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintah yang mengatur jalannya tugas sebagai satu kesatuan negara tersebut.

Sedangkan warganegara dan penduduk itu sendiri berbeda. Warganegara adalah merupakan anggota dari suatu negara yang bersifat resmi atau telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan warganegara sudah pasti merupakan anggota negara itu sendiri, sedangkan penduduk adalah merupakan orang-orang yang berdomisili di wilayah suatu negara tertentu, dan penduduk belum tentu merupakan anggota resmi dari suatu negara karena ada sebagian penduduk yang merupakan orang asing atau berwarganegaraan asing.

4.4.1 Saran

Suatu wilayah dapat dikatakan menjadi suatu negara mereka wajib memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintah yang mengatur jalannya tugas sebagai satu kesatuan negara tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwa apabila suatu wilayah tidak memiliki unsur-unsur tersebut maka wilayah tersebut tidak dapat dikatakan negara.

Serta dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa perbedaan antara warganegara dan penduduk itu berbeda, jadi kita tidak boleh salah mengartikan warganegara dan penduduk itu lagi.